hujan deras

Yang Tak Mencantumkan PKI, Dilarang Beredar

Posted on: 9 Maret, 2007

Dikutip: Situs Berita Rakyat Merdeka
Sabtu, 10 Maret 2007, 06:18:51 WIB

Rakyat Merdeka. Kejaksaan Agung (Kejagung) melarang peredaran sejumlah buku sejarah SMP/Madrasah Tsanawiyah (MTs), SMA/Madrasah Aliyah (MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang mengacu pada kurikulum 2004.

Alasannya, isi buku tersebut tak mencatat fakta sejarah Republik Indonesia, khususnya menyangkut peristiwa pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Madiun 1948 dan pemberontakan PKI 1965. Buku teks sejarah itu hanya memuat G-30-S tanpa diikuti singkatan PKI.

‘’Ini jelas memutarbalikkan fakta sejarah dan mengancam kesatuan persatuan bangsa,’’ tegas Jaksa Agung Muda (JAM) Intelijen Muchtar Arifin di gedung Kejagung, Jumat (9/3).

Selain itu, membiarkan peredaran buku teks tersebut dapat menimbulkan keresahan dan ketertiban masyarakat.

Larangan peredaran didasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung (Skep JA) No 019/A/JA/03/2007, yang berlaku sejak dikeluarkan 5 Maret 2007. Skep tersebut merupakan hasil pengkajian jajaran intelijen dan tim clearing house kejaksaan.

Total buku yang dilarang berjumlah puluhan dengan penulis dan penerbit berbeda. Secara garis besar, kejaksaan membagi tiga jenis. Pertama, buku SMP/MTs, di antaranya, berjudul “Kronik Sejarah Kelas 1 SMP” (Anwar Kurnia, diterbitkan PT Yudhistira), “Sejarah Kelas 2 dan Sejarah Kelas 3 SMP” (Martoji, PT Airlangga), “Pengetahuan Sosial, Sejarah 1” (Tugiyono KS, PT Grasindo), dan buku sejenisnya. Kedua, buku-buku SMA/MA dan SMK, berjudul “Sejarah 1” (TB Purwanto) dan sejenisnya.

Ketiga, buku-buku teks sejarah SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK yang mengacu pada muatan kurikulum 2004.

Menurut Muchtar, dalam Skepnya, jaksa agung tidak hanya melarang peredaran barang cetakan, tetapi proses pengadaannya.

‘’Selain itu, mewajibkan kejaksaan, kepolisian, dan alat negara lain yang berwenang menjaga ketertiban, untuk menyita buku-buku teks sejarah tersebut,’’ jelas jaksa senior yang pernah memimpin Kejati Sumatera Barat ini.

Masyarakat dapat menyerahkan ke kantor kejaksaan di setiap provinsi (kejati), berapapun jumlah bukunya.

Muchtar menegaskan, bagi masyarakat yang menolak menyerahkan buku-buku tersebut, dapat dikenakan pelanggaran pasal 1 ayat 3 Penetapan Presiden (Penpres) 4/1963 yang diperkuat UU 5/1969 tentang Pengamanan Barang Cetakan, yang dapat Menganggu Ketertiban Umum.

‘’Berapa ancaman (penjara) maksimalnya, saya nggak ingat. Saya silakan masyarakat yang membacanya (undang-undang),’’ kata Muchtar. agm/jpnn

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Laman

Link

Laci bulukan

Blog Stats

  • 172,133 hits
%d blogger menyukai ini: